Oke, coba jawab cepat: ketua RT itu bagian dari pemerintah atau bukan? Kebanyakan orang mungkin menjawab "iya", karena surat pengantar apa pun hampir selalu dimulai dari RT dan RW. Ternyata, menurut aturannya, RT dan RW bukan perangkat desa. Keduanya adalah lembaga kemasyarakatan, satu kelompok dengan PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.
TL;DR: Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu wadah partisipasi warga yang jadi mitra pemerintah desa. Tugasnya membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, serta tugas lain dari kepala desa. Pengurusnya menjabat 5 tahun, paling banyak dua periode, dan dilarang menjadi anggota partai politik.
RT dan RW Termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa
RT dan RW adalah dua dari enam jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disebut di Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Daftar lengkapnya:
- Rukun Tetangga (RT)
- Rukun Warga (RW)
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Karang Taruna
- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kata "paling sedikit" di pasal itu juga penting. Menurut Pasal 6 ayat (2), pemerintah desa dan masyarakat boleh membentuk LKD lain sesuai kebutuhan.
Lalu apa itu LKD? Pasal 1 angka 2 menyebutnya sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kata kuncinya "mitra", bukan bawahan.
Tugas RT dan RW Menurut Aturan
Pasal 7 ayat (1) Permendagri 18/2018 menyebut tiga tugas RT dan RW:
- membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan,
- membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas kedua inilah yang paling sering kita rasakan dalam keseharian, misalnya saat meminta surat pengantar. RT memang yang paling dekat dengan data warga di lingkungannya.
Supaya kebayang, coba bandingkan dengan tugas LKD lain di pasal yang sama. PKK membantu kepala desa dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna menangani masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, dan Posyandu membantu peningkatan pelayanan kesehatan. RT dan RW kebagian sisi administrasi dan pelayanan.
Dibentuk atas Prakarsa Warga, Bukan Ditunjuk dari Atas
Ini yang membedakan RT dan RW dari perangkat desa. Menurut Pasal 3 ayat (1), LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjutnya, menurut Pasal 3 ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa.
Pasal 3 ayat (2) juga memasang beberapa syarat. Di antaranya, LKD harus berkedudukan di desa setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, punya kepengurusan dan sekretariat yang tetap, dan tidak berafiliasi kepada partai politik.
Lalu, bagaimana tata cara pembentukannya? Jika suatu lingkungan warga berkembang semakin ramai atau wilayahnya terlalu luas, warga bisa mengusulkan pembentukan RT baru atau pemekaran. Alurnya dimulai dari musyawarah warga setempat—biasanya dihadiri paling sedikit dua pertiga dari kepala keluarga yang bersangkutan. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara, lalu disahkan oleh kepala desa melalui Peraturan Desa (Perdes) dan pengurusnya ditetapkan lewat Keputusan Kepala Desa (SK Kades). Di kelurahan, usulan diajukan kepada lurah dan disahkan sesuai aturan bupati atau wali kota.
Apakah Ada Batas Minimal KK untuk Membentuk RT?
Banyak orang mengira ada angka baku dari pemerintah pusat, misalnya "satu RT wajib 50 KK". Ternyata, di Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, tidak ada batasan angka minimal KK secara nasional. Pemerintah pusat sengaja menyerahkan urusan teknis ini ke daerah masing-masing lewat Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.
Di lapangan, batasan jumlah Kepala Keluarga (KK) disesuaikan dengan kepadatan daerah: - Di wilayah pedesaan: rata-rata disyaratkan minimal 30 sampai 50 KK per RT. - Di wilayah perkotaan/kelurahan: biasanya lebih padat, sekitar 50 sampai 75 KK per RT (bahkan di kota metropolitan seperti Jakarta bisa mencapai 80 hingga 160 KK). - Untuk RW: umumnya disyaratkan menggabungkan paling sedikit 3 RT.
Sebagai contoh konkret, di Kabupaten Bogor (diatur lewat Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Pasal 30), satu RT di desa paling sedikit terdiri dari 50 KK, sedangkan di kelurahan paling sedikit 75 KK. Satu RW paling sedikit membawahi 3 RT. Jadi kalau perumahan barumu ingin memekarkan diri menjadi RT sendiri, cek dulu aturan di kabupaten atau kotamu.
Masa Jabatan Ketua RT dan Larangan Rangkap Jabatan
Pengurus LKD, termasuk RT dan RW, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan (Pasal 8 ayat (1)). Pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, menurut Pasal 8 ayat (2).
Masa jabatannya diatur di Pasal 8 ayat (3) dan (4): 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, dan paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak. Polanya mirip pembatasan masa jabatan kepala desa, walaupun angkanya berbeda. Kepala desa sekarang menjabat 8 tahun per periode, seperti saya bahas di artikel beda desa, kelurahan, dan kecamatan.
Ada dua larangan di Pasal 8 ayat (5). Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan di LKD lainnya, dan dilarang menjadi anggota partai politik. Jadi ketua RT yang juga ketua Karang Taruna di desa yang sama, menurut aturan ini, tidak boleh.
Bagaimana dengan RT dan RW di Kelurahan?
Permendagri 18/2018 judulnya memang soal desa, tapi kelurahan tidak ditinggalkan. Pasal 14 ayat (1) menyebut pembentukan LKD dan LAD dalam aturan ini berlaku mutatis mutandis bagi kelurahan, artinya berlaku juga dengan penyesuaian seperlunya.
Bedanya, aturan turunan untuk kelurahan bukan Peraturan Desa. Menurut Pasal 14 ayat (2), pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota. Masuk akal, karena kelurahan tidak punya pemerintahan sendiri seperti desa.
Apakah di Luar Negeri Ada Sistem Seperti RT dan RW?
Jawabannya: ada yang mirip, ada yang fungsinya berbeda, dan sejarahnya pun saling tersambung.
Di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat atau Inggris, tidak ada sistem administratif berjenjang ke bawah yang bertugas mengeluarkan "surat pengantar" seperti RT. Warga yang mengurus dokumen kependudukan langsung datang ke kantor pemerintah kota (city hall) atau dinas terkait. Yang ada di sana adalah organisasi sukarela berbasis komunitas, seperti neighborhood association (asosiasi warga untuk kegiatan sosial dan komunikasi dengan pemda) atau Homeowners Association (HOA) di perumahan yang memungut iuran perawatan lingkungan bersama.
Namun, di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, sistem mirip RT sangat umum: - Jepang (Chōnaikai dan Tonarigumi): Sistem RT dan RW di Indonesia aslinya berakar dari masa pendudukan Jepang pada tahun 1944. Waktu itu pemerintah militer Jepang memperkenalkan tonarigumi (rukun tetangga, 10–20 keluarga) dan azazaicho atau chōnaikai (rukun warga). Tujuannya saat itu untuk pengawasan warga, mobilisasi perang, dan pembagian jatah pangan. Setelah Indonesia merdeka, sistem ini dipertahankan dan diubah fungsinya menjadi murni pelayanan administrasi kemasyarakatan. Di Jepang sendiri, chōnaikai atau jichikai masih hidup sampai sekarang untuk mengurus daur ulang sampah, ronda keamanan (bōhan), penanganan bencana, dan festival lingkungan. - Vietnam (Tổ dân phố): Di kawasan perkotaan Vietnam ada unit terkecil pemukiman bernama tổ dân phố (kelompok warga) dan di pedesaan disebut thôn. Fungsinya sangat mirip RT di Indonesia, yaitu membantu pemerintah kelurahan menyosialisasikan program dan mendata warga. - Filipina (Purok): Di bawah barangay (unit desa/kelurahan resmi), ada kelompok permukiman yang disebut purok atau sitio, yang dipimpin ketua kelompok warga untuk kegiatan gotong royong dan ketertiban lingkungan.
Aturan Lama Sudah Dicabut
Kalau kamu menemukan artikel yang masih merujuk Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, itu sudah tidak berlaku. Pasal 16 Permendagri 18/2018 mencabutnya. Permendagri 18/2018 sendiri ditetapkan 9 April 2018 dan diundangkan 27 April 2018 dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569.
Menurut Pasal 15, LKD yang sudah terbentuk sebelum aturan baru berlaku tetap diakui, selama tidak bertentangan dengan aturan baru. Jadi RT dan RW yang sudah ada sejak lama tidak perlu dibentuk ulang.
Jadi, Ketua RT Itu Siapa?
Kalau dirangkum, ketua RT bukan pegawai pemerintah dan bukan perangkat desa. Ia pengurus lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari prakarsa warga, ditetapkan kepala desa, dan bertugas membantu pelayanan serta pendataan. Posisinya lebih dekat ke "perwakilan tetangga" daripada "pejabat".
Kamu tahu siapa ketua RT di lingkunganmu dan sudah berapa lama menjabat? Kalau sudah lebih dari dua periode, coba cek Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Wali Kota di daerahmu, siapa tahu ada aturan peralihannya. Ceritakan di kolom komentar, ya.
FAQ
Apa dasar hukum RT dan RW? Dasar hukum RT dan RW adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 6 ayat (1) menyebut RT dan RW sebagai dua dari jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, bersama PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM.
Apa tugas RT dan RW? Menurut Pasal 7 ayat (1) Permendagri 18/2018, RT dan RW bertugas membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, membantu kepala desa menyediakan data kependudukan dan perizinan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.
Berapa lama masa jabatan ketua RT? Pasal 8 ayat (3) dan (4) Permendagri 18/2018 mengatur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, termasuk RT, menjabat 5 tahun sejak ditetapkan dan paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak.
Apakah ketua RT boleh menjadi anggota partai politik? Tidak. Pasal 8 ayat (5) Permendagri 18/2018 melarang pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi anggota salah satu partai politik dan melarang rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
Apakah aturan RT dan RW berlaku juga di kelurahan? Berlaku dengan penyesuaian. Pasal 14 Permendagri 18/2018 menyebut pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam aturan ini berlaku mutatis mutandis bagi kelurahan, sedangkan pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.
Berapa batas minimal KK untuk membentuk RT? Permendagri 18/2018 tidak mengatur angka minimal KK secara nasional, melainkan menyerahkannya ke Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Wali Kota. Di lapangan, wilayah desa umumnya mensyaratkan 30–50 KK per RT, sedangkan di kelurahan umumnya 50–75 KK per RT.
Apakah di luar negeri ada sistem seperti RT dan RW? Ada padanannya, terutama di Asia. Sistem RT dan RW di Indonesia aslinya berakar dari sistem tonarigumi dan chōnaikai pada masa pendudukan Jepang. Di Jepang, organisasi warga ini masih aktif mengurus sampah dan bencana. Di negara Barat, bentuknya lebih bersifat organisasi sukarela seperti neighborhood association atau komite perumahan (Homeowners Association).
Referensi
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (peraturan.go.id), ditetapkan 9 April 2018, diakses 19 Oktober 2026
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LPM, RW, dan RT (bpk.go.id), ditetapkan 15 Mei 2012, diakses 5 November 2026
Posting Komentar untuk "RT dan RW: Ternyata Satu Kelompok dengan Karang Taruna dan Posyandu"