Beranda / Geografi / Jelajah

Gampong, Nagari, sampai Negeri: Nama Lain Desa dan Dusun di Dalamnya

Oleh Sufyan Saori Posting Komentar

Hai, teman-teman! Di Aceh, desa disebut "gampong". Di Minangkabau, sebutannya "nagari", dan di Maluku malah "negeri". Ternyata ini bukan sekadar bahasa daerah. Undang-undang memang sengaja membuka ruang untuk nama lain desa, karena desa-desa ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kartu istilah Dusun atau hamlet: bagian wilayah di dalam desa yang dipimpin kepala dusun sebagai pembantu kepala desa

TL;DR: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selalu menyebut "desa atau yang disebut dengan nama lain", dan Pasal 6 ayat (2) mengizinkan penyebutan desa disesuaikan dengan daerah setempat. Penjelasan UU itu mencontohkan huta/nagori, gampong, nagari, marga, tiuh/pekon, desa pakraman, lembang, banua/wanua, dan negeri. Di dalam desa ada dusun atau nama lainnya (Pasal 8 ayat (4)), yang dipimpin kepala dusun sebagai pembantu kepala desa.

Nama Lain Desa Diakui Undang-Undang

Frasa "atau yang disebut dengan nama lain" muncul sejak pasal pertama UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan desa sebagai "desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain". Frasa yang sama juga dipakai untuk Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa di pasal yang sama.

Pasal 6 lalu membuatnya lebih tegas. Ayat (1) menyebut desa terdiri atas desa dan desa adat, dan ayat (2) menyebut penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Jadi kalau di suatu daerah desanya disebut gampong, itu tidak menyalahi aturan. Justru undang-undangnya yang meminta penyebutan itu dihormati.

Daftar Nama Lain Desa di Penjelasan UU Desa

Penjelasan Umum UU 6/2014 memberi contoh kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di berbagai daerah:

Sebutan Daerah
Huta atau nagori Sumatera Utara
Gampong Aceh
Nagari Minangkabau
Marga Sumatera bagian selatan
Tiuh atau pekon Lampung
Desa pakraman atau desa adat Bali
Lembang Toraja
Banua dan wanua Kalimantan
Negeri Maluku

Daftar ini memakai kata "seperti", jadi sifatnya contoh, bukan daftar lengkap. Masih banyak sebutan lain yang dipakai di daerah masing-masing.

Desa Sudah Ada Sebelum Indonesia Merdeka

Bagian paling menarik buat saya ada di awal Penjelasan Umum UU Desa. Di situ dikutip Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyebut ada "lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen" di wilayah Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang.

Penjelasan itu juga menyebut desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Artinya, negara tidak "menciptakan" desa dari nol. Negara mengakui sesuatu yang sudah ada, lengkap dengan nama-namanya.

Perhatikan juga kata "dusun" di kutipan itu. Di sana, dusun di Palembang disebut sejajar dengan desa di Jawa dan nagari di Minangkabau. Padahal dalam UU Desa sekarang, seperti kita lihat di bawah, dusun dipakai untuk wilayah di dalam desa.

Desa Adat Punya Kode Wilayah Sendiri

Pengakuan ini juga terlihat di kode wilayah. Menurut Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 58 Tahun 2021, empat digit terakhir kode wilayah diawali angka 1 untuk kelurahan, 2 untuk desa, dan 3 untuk desa adat.

Dari data Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang dirangkum di repositori kode wilayah, saya menghitung ada 14 kode berawalan 3, semuanya di Kabupaten Jayapura, Papua. Penjelasan lengkap soal kode wilayah ada di artikel arti kode NIK KTP.

Jadi walaupun banyak daerah memakai sebutan adat seperti gampong atau nagari, secara kode sebagian besar tetap tercatat sebagai desa. Yang tercatat sebagai desa adat dengan kode khusus baru 14 itu.

Dusun: Wilayah di Dalam Desa

Pengertian dusun yang sekarang dipakai ada di Pasal 8 ayat (4) UU 6/2014: dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Jadi dusun pun boleh punya nama lain, tergantung daerahnya.

Dusun dipimpin kepala dusun. Pasal 48 UU Desa menyebut perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa lalu menyebut pelaksana kewilayahan itu dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

Tugasnya, menurut Pasal 10 ayat (1) aturan yang sama, membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Pasal 4 ayat (3) merinci tugas kewilayahan itu: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Dusun Beda dengan Ketua RT

Ini sering tertukar. Kepala dusun adalah perangkat desa, bagian dari pemerintah desa, dan diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat (Pasal 49 ayat (2) UU Desa).

Ketua RT dan RW lain lagi. Keduanya pengurus lembaga kemasyarakatan desa, mitra pemerintah desa, bukan perangkat desa. Bedanya saya bahas lebih lengkap di artikel RT dan RW.

Kalau diurutkan dari yang paling besar, susunannya kira-kira begini: desa, lalu dusun di dalamnya sebagai wilayah kerja perangkat desa, lalu RW dan RT sebagai lembaga kemasyarakatan warga. Jumlah dan pembagiannya diatur di masing-masing daerah.

Jadi, Desamu Disebut Apa?

Kalau dirangkum, "desa" sebenarnya cuma salah satu nama. Undang-undang sengaja memakai frasa "atau yang disebut dengan nama lain" supaya gampong, nagari, negeri, dan sebutan lain tetap hidup, karena sebutan-sebutan itu memang lebih tua dari negaranya.

Di daerahmu, desa dan dusun disebut apa? Kalau di KTP tertulis "desa" tapi sehari-hari warganya menyebut dengan nama lain, ceritakan di kolom komentar, sekalian sebut daerahnya.

FAQ

Apa saja nama lain desa di Indonesia? Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencontohkan huta atau nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, serta negeri di Maluku.

Apakah boleh desa disebut dengan nama lain? Boleh. Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebut penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat, dan definisi desa di Pasal 1 angka 1 juga memakai frasa "atau yang disebut dengan nama lain".

Apa itu dusun? Dusun adalah wilayah di dalam desa. Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebut dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain, disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Apa tugas kepala dusun? Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kepala dusun adalah pelaksana kewilayahan yang membantu kepala desa di wilayahnya. Tugas kewilayahan itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Apa beda kepala dusun dan ketua RT? Kepala dusun adalah perangkat desa yang diangkat kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat, menurut Pasal 49 UU Desa. Ketua RT adalah pengurus lembaga kemasyarakatan desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yaitu mitra pemerintah desa, bukan perangkat desa.

Referensi

Location:

Posting Komentar untuk "Gampong, Nagari, sampai Negeri: Nama Lain Desa dan Dusun di Dalamnya"